Jakarta (ANTARA) - Lembaga keuangan swasta nonbank PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menilai, pemerintah daerah (pemda) memiliki peluang untuk mengembangkan infrastruktur sektor ekonomi biru dengan memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Head of Advisory IIF Irman Boyle dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa skema tersebut memungkinkan investor swasta untuk masuk, sehingga pada akhirnya dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan mempercepat pembangunan.
Irman menjelaskan, IIF sendiri sejumlah portofolio pada proyek-proyek ekonomi biru, termasuk keterlibatan langsung dalam pembangunan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo melalui skema KPBU.
Melalui pembiayaan dan dukungan teknisnya, IIF berperan dalam mendorong pengembangan infrastruktur maritim yang berkelanjutan, memperkuat konektivitas logistik laut, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan.
Inisiatif ini, menurut perusahaan, mencerminkan komitmen IIF dalam memperluas kontribusinya terhadap ekonomi biru sekaligus memastikan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) pada sektor maritim nasional.
Pada proyek tersebut, IIF berperan sebagai salah satu pemberi pinjaman (lender). Perusahaan menyebut, keberhasilan proyek ini menjadi bukti konkret implementasi KPBU pada sektor ekonomi biru yang dapat direplikasi oleh daerah lain.
Selain itu, Irman juga menyampaikan bahwa IIF turut terlibat dalam layanan konsultasi untuk proyek ekonomi biru, seperti pengembangan Ferry Terminal di Batam yang menghubungkan kota Batam dengan Singapura.
Kegiatan ini memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya kelautan melalui peningkatan konektivitas maritim yang menghasilkan dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir dan mendukung pertumbuhan sektor kelautan secara berkelanjutan.
Adapun IIF menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda pemerintah dalam transformasi ekonomi biru.
Sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, IIF menyampaikan bahwa pihaknya terus berperan aktif dalam mendorong proyek-proyek infrastruktur yang memiliki dampak sosial dan lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund Yahya Rachmana Hidayat turut mendorong pemerintah daerah untuk bisa mencari alternatif akses atau potensi pembiayaan inovatif dan berkelanjutan pada sektor infrastruktur seperti melalui IIF.
Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk memastikan potensi maritim Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang.
Baca juga: IIF tuntas terbitkan obligasi Rp1,5 triliun, dukung pembangunan infrastruktur
Baca juga: Laba sebelum pajak IIF tumbuh 34 persen capai Rp175 miliar per Q3 2025
Baca juga: IIF dorong ketersediaan akses air bersih di Indonesia
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.




























:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5378189/original/057508300_1760218015-AP25284765147801__1_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5378185/original/075981100_1760216848-AP25284735312485.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5378190/original/039584900_1760218805-haaland_norwegia_israel.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5373515/original/005480400_1759823965-WhatsApp_Image_2025-10-07_at_14.42.51.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5379757/original/042945100_1760361661-1.jpg)




:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5149557/original/032636000_1740992613-non-explicit-image-child-abuse.jpg)