Ketua MPR: Pemerintah Punya Kalkulasi Sendiri soal Penetapan Status Bencana Sumatera

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Ahmad Muzani menilai pemerintah punya hitung-hitungan tersendiri perihal penetapan status bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera bagian utara. Hingga kini bencana banjir dan longsor itu belum ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Pemerintah punya kalkulasi sendiri tentang apakah bencana (Sumatera) ini mau ditingkatkan menjadi status nasional atau tidak," kata dia ditemui di kompleks DPR/MPR, Jakarta pada Kamis, 4 Desember 2025.

Dia mengatakan lembaganya tetap memantau perkembangan kondisi di lapangan pascabencana tersebut. Menurut dia, saat ini kondisi penanganan bencana sudah tertangani dengan baik.

Dia mengatakan beberapa wilayah sudah mulai mendapatkan listrik dan bahan bakar minyak. Berbagai bantuan logistik, kata dia, juga sudah bisa disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana Sumatera itu.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa masih ada akses antar wilayah yang terputus lantaran terdampak bencana tersebut. "Tetapi hubungan yang terputus itu mulai ada connecting," ucap politikus Partai Gerindra ini.

Dia meyakini penanganan bencana Sumatera bisa berjalan lancaran bila kerja sama tiap elemen. Menurut dia, anggota polisi, tentara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga relawan telah bekerja keras untuk membantu kerja pemerintah daerah dalam penanganan bencana Sumatera.

"Partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk memberi empati, simpati, dukungan juga luar biasa," ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memiliki banyak pertimbangan sehingga belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Tapi Prasetyo tidak merinci berbagai pertimbang tersebut. Ia berdalih tidak semua pertimbangan bisa disampaikan ke publik.

Menurut Prasetyo, penetapan status bencana bukan masalah paling penting. Tapi urusan yang paling penting adalah penanganan bencana. "Paling penting bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, " kata dia pada Rabu, 3 Desember 2025.

Politikus Partai Gerindra ini mengklaim semua sumber daya nasional bekerja keras menangani bencana di tiga provinsi di Sumatera tersebut. "Semua sumber daya nasional dikerahkan. Sementara pilihan itu yang diambil, " kata Prasetyo.

Banjir dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis, 4 Desember 2025 pukul 16.00 mencatat jumlah korban jiwa banjir Sumatera ini sebanyak 836 jiwa. Bencana Sumatera juga menyebabkan sebanyak 518 jiwa dinyatakan hilang dan 2,7 ribu jiwa luka-luka. 

Berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia milik BNPB yang diakses pukul 18.00 WIB, sebanyak 51 kabupaten/kota di Pulau Sumatera terdampak bencana ekologis ini. Setidaknya 10,5 ribu rumah dilaporkan rusak. Sejumlah 536 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, 115 gedung atau kantor, hingga 295 jembatan juga rusak akibat banjir dan longsor.