Menhut: 12 Perusahaan Terindikasi Punya Andil dalam Peristiwa Banjir Sumatera

MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang diduga menjadi biang penyebab terjadinya banjir di tiga provinsi Sumatera. Menurut dia, ada 12 subyek hukum perusahaan yang teridentifikasi berkontribusi dalam bencana ekologis tersebut.

Namun dia belum mau membuka perusahaan apa dan mana saja yang ditengarai punya andil dalam banjir Sumatera akhir tahun ini. "12 perusahaan itu yang terkait dengan lokasi banjir," kata dia ditemui di kompleks DPR/MPR, Jakarta pada Kamis, 4 Desember 2025.

Menurut dia, tim penegak hukum sudah berada di lokasi. Raja Juli berujar dalam waktu dekat akan ada penegakan hukum yang dikenakan ke belasan perusahaan tersebut.

Selain itu, dia mengatakan akan ada 20 perusahaan yang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH bakal dicabut oleh Kementerian Kehutanan. Raja Juli mengatakan pencabutan itu akan dilakukan setelah menerima restu dari Presiden Prabowo Subianto.

"Sekitar 20 perusahaan dengan luas 750 ribu hektare, itu (tersebar) se-Indonesia. Termasuk di tiga provinsi terdampak banjir," ucap politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini.

Menurut dia, banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatera itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yakni adanya siklon tropis Senyar, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai, dan kerusakan pada daerah tangkapan air.

Banjir dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis, 4 Desember 2025 pukul 16.00 mencatat jumlah korban jiwa banjir Sumatera ini sebanyak 836 jiwa. Bencana Sumatera juga menyebabkan sebanyak 518 jiwa dinyatakan hilang dan 2,7 ribu jiwa luka-luka.

Berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia milik BNPB yang diakses pukul 18.00 WIB, sebanyak 51 kabupaten/kota di Pulau Sumatera terdampak bencana ekologis ini. Setidaknya 10,5 ribu rumah dilaporkan rusak. Sejumlah 536 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, 115 gedung atau kantor, hingga 295 jembatan juga rusak akibat banjir dan longsor.