Pemerintah: 3,1 miliar dolar AS dari komitmen awal JETP siap digunakan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan sekitar 3,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari komitmen pendanaan awal Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS siap dimanfaatkan untuk mempercepat implementasi berbagai proyek energi bersih di Indonesia.

Selain itu, sekitar 5,5 miliar dolar AS lainnya saat ini masih dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek yang ada di dalam pipeline.

“Dari dana yang 20 miliar dolar AS, yang sudah dimobilisasi adalah 3,1 miliar dolar AS dengan skema JETP dan 5,5 miliar lagi sedang dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek konkret,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Sejumlah proyek prioritas telah masuk daftar JETP, baik yang sudah disiapkan maupun yang menunggu persetujuan pendanaan.

Airlangga menyebut bahwa proyek-proyek yang sudah ada dan akan segera diproses untuk mendapatkan pendanaan JETP mulai dari PLTS Terapung Saguling, PLTP Muara Laboh, PLTSa Legok Nangka, jaringan transmisi di koridor Sulawesi, PLTB di Sumatera Selatan, hingga program dedieselisasi.

Ia menambahkan bahwa komitmen pendanaan JETP untuk Indonesia juga telah meningkat dari 20 miliar dolar AS menjadi 21,4 miliar dolar AS, terdiri atas 11 miliar dolar AS dari International Partners Group (IPG) serta 10 miliar dolar AS dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Peningkatan ini, tegas Airlangga, menjadi cerminan kuatnya kepercayaan internasional terhadap proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia.

Ia juga mengungkapkan pimpinan JETP yang kini dipegang Jepang bersama Jerman memberikan sejumlah arahan prioritas termasuk percepatan pemanfaatan solar rooftop.

Selain itu, arahan prioritas juga mencakup kejelasan rencana lanjutan pengembangan energi terbarukan lainnya, serta penguatan proses pengadaan dan tender terutama seiring dengan target penambahan kapasitas pembangkit 70 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.

“Ini adalah sebuah proyek komitmen yang besar. Oleh karena itu, dengan ketersediaan dana sebesar 21,4 miliar dolar AS adalah sebuah dana yang besar dan itu tergantung kepada Indonesia dan lintas-kementerian untuk mengakselerasikan,” kata Airlangga.

Sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan energi bersih, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) dengan mandat mendorong percepatan implementasi JETP, termasuk akselerasi JETP 2.0, agar pendanaan yang tersedia dapat benar-benar membantu mempercepat pencapaian target NDC Indonesia.

Airlangga berharap keseluruhan paket pendanaan tersebut dapat segera direalisasikan melalui program-program konkret yang sudah berada dalam pipeline, mengingat dokumen pendukung dan keterlibatan lembaga pembiayaan, termasuk ADB, telah disiapkan.

JETP sendiri merupakan komitmen pendanaan untuk mendukung transisi energi Indonesia yang disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, November 2022. Kerja sama ini melibatkan Indonesia dan negara-negara maju dalam International Partners Group (IPG).

Setelah AS menarik diri, kepemimpinan IPG kini dipegang Jerman dan Jepang, dengan anggota Denmark, Inggris, Italia, Kanada, Norwegia, Prancis dan Uni Eropa.

Airlangga turut menegaskan bahwa keluarnya AS tidak memberikan dampak signifikan terhadap kelanjutan kerja sama tersebut karena pendanaan JETP bersifat gotong royong dan tidak bergantung pada satu negara.

Adapun pada Jumat (5/12), Pemerintah telah menggelar rapat koordinasi perkembangan JETP bersama perwakilan negara-negara IPG, GFANZ, Asian Development Bank (ADB), World Bank dan Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), serta duta besar negara mitra.

Baca juga: IESR: Pemerintah perlu pastikan strategi capai target RUPTL 2025-2034

Baca juga: Dana tambahan dari tarif royalti minerba cukup untuk JETP

Baca juga: RI dapat pendanaan 60 juta dolar untuk proyek PLTS Terapung Saguling

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.