Pemerintah Optimalkan Instrumen Fiskal Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Sejumlah nara sumber pada diskusi yang digelar Bloomberg Technoz, di Jakarta, Jumat (5/12).(Dok.Istimewa)

KEMETERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti dicanangkan Presiden Prabowo hingga 2029 mendatang.

Upaya ini dilakukan dengan cara pembukaan blokir atau efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga ataupun transfer ke daerah, insentif untuk kelas menengah, dan penguatan daya beli masyarakat.

"Efisiensi dari sisi kami, terakhir-terakhir kami sudah membuka blokir anggaran (ke kementerian/lembaga atau daerah)," kata Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kemenkeu Andriansyah pada diskusi yang digelar Bloomberg Technoz, di Jakarta, Jumat (5/12).

Namun demikian, lanjut dia, untuk belanja tahun depan pihaknya masih berpegang pada APBN 2026 dan belum ada rencana mengubah atau usulan perubahan.

"Biasanya kami lihat dulu apa yang terjadi tahun ini. Karena kalau untuk perubahan-perubahan signifikan, harus didiskusikan juga dengan DPR," lanjutnya.

Adapun terkait insentif untuk kelas menengah, pemerintah melanjutkan insentif pada sektor perumahan (PPN DTP) untuk pembelian rumah senilai Rp2 miliar-Rp5 miliar pada 2026 dan program magang nasional.

"(Program magang nasional) untuk fresh graduate, tidak kami batasi untuk kelas masyarakat tertentu saja, kan termasuk kelas menengah. Ini kami harapkan jadi salah satu pendorong penyerapan tenaga kerja. Tentu dengan pemberian lapangan kerja, ini akan mendorong sisi daya beli," ucap Andriansyah.

Terakhir, untuk menggenjot daya beli, Kemenkeu akan melanjutkan program injeksi likuiditas pada perbankan pelat merah sekitar Rp276 triliun. Dalam arti, dana SiLPA itu tidak akan ditarik atau dikembalikan ke BI sampai benar-benar terserap habis dan akan dilanjutkan pada 2026 mendatang.

"Pertimbangannya, sisi supply dan demand bisa dijalankan bersamaan untuk menggerakan perekonomian. Injeksi likuiditas di satu sisi memperkuat supply, namun di sisi lain demand juga digenjot dengan melakukan the bottle necking berupa perbaikan iklim usaha. Dengan demikian, demand kredit akan meningkat perlahan tapi pasti," katanya.

Namun, ia mengingatkan kebijakan fiskal tidak bisa sendirian menopang pertumbuhan ekonomi. Perlu juga dorongan sektor riil, dunia usaha, dan masyarakat. "Kami APBN mencoba jadi katalisator tapi ya tetap perlu didukung oleh sektor riil," tuturnya.

Andriansyah juga tetap optimistis target pertumbuhan ekonomi 2025 yang dipatok sebesar 5,2% tercapai. Alasannya, banyak kebijakan pro growth yang dinilai efektif termasuk guyuran likuiditas ke Himbara, program magang nasional, paket kebijakan ekonomi 8+5+4, serta BLTS Kesra.

Pada kesempatan sama, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyoroti perlambatan peredaran uang dan kredit di masyarakat. Ia mencatat, dari 2010 sampai paruh pertama 2025, kecepatannya hanya pada kisaran 2,5%.

Josua mengakui, pertumbuhan kredit lebih terkendala atau ada constraint pada sisi permintaan. Hal ini membutuhkan dorongan bukan hanya sisi kebijakan fiskal, tapi juga kebijakan kementerian dan lembaga lain untuk meningkatkan aktivitas dunia usaha pada sektor masing-masing.

"Bagaimana agar sektor pertanian, perindustrian, manufaktur, perdagangan bisa tumbuh. Kementerian/lembaga terkait harus mendorong atau memberikan insentif pada sektor-sektor usaha sehingga ini akan bisa menumbuhkembangkan sisi demand," pungkas Josua. (Ant/E-2)