Raja Juli Klaim Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan Selama Jadi Menhut

MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni mengklaim tidak pernah menerbitkan izin penebangan kawasan hutan. Ia berkata, selama setahun duduk di kursi pucuk pimpinan Kementerian Kehutanan, dirinya tidak pernah mengeluarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk penebangan.

“Saya sudah katakan ini, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru, ya,” kata Raja Juli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 4 Desember 2025. 

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan, ia justru menerbitkan PBPH untuk jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem.

Adapun dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Raja Juli mengklaim tak mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan di luar proyek strategis nasional alias PSN yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.

Raja Juli menyebut hanya ada satu pengecualian yang bukan termasuk PSN, yakni izin pelepasan hutan untuk pembangunan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

“Selain PSN yang diperintahkan oleh Presiden dan ini merupakan cita-cita beliau, Asta Cita beliau, saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan, kecuali satu di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN,” tutur dia.

Ia menegaskan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan hutan, apalagi di sejumlah daerah yang kini dilanda bencana ekologis banjir dan tanah longsor, yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Raja Juli mengklaim selalu menjaga dua pesan yang disampaikan Prabowo kepada dirinya, yakni jaga hutan dan harus berani.

“Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk di tiga provinsi terdampak, satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” kata dia.