BPOM Bisa Rekomendasikan Penutupan Permanen SPPG Bermasalah

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, sebagai pengawas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pihaknya berhak memberi rekomendasi penutupan permanen bagi dapur MBG yang tidak sesuai standar keamananan pangan. 

Selain sanksi administrasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah bisa ditutup sementara bahkan permanen.

“Kalau ada yang bermasalah, sesuai dengan kesepakatan Komisi IX juga, Badan POM sebagai pengawas akan didengar pendapatnya untuk merekomendasikan memberikan saksi,” kata Taruna kepada Health Liputan6.com di Gedung BPOM, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

“Rekomendasi pertama mungkin administrasi. Rekomendasi kedua tentu penutupan sementara, rekomendasi ketiga boleh jadi penutupan permanen. Itu yang menjadi haknya Badan POM jika SPPG ini tidak sesuai standar,” tambahnya.

Taruna menjelaskan, keterlibatan BPOM dalam pengawasan MBG sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, khususnya di pasal 108. Ditambah juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan khususnya di Pasal 47. 

"Ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Artinya, itu menjadi mandatory,” ujarnya.

BPOM, sambung Taruna, membantu MBG dalam aspek food safety alias keamanan pangan, bukan food security alias ketahanan pangan.

“Kita mengayomi yang disebut dengan food safety, kalau food security kan ketersediaannya, berapa stoknya dan sebagainya kita tidak urusi itu, Badan Pangan yang urusi, tapi kita urusi keamanannya, kualitasnya, standarnya dan seterusnya,” jelas Taruna.