China protes keras UU baru AS soal pedoman kontak dengan Taiwan

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyampaikan protes terhadap pengesahan "Taiwan Assurance Implementation Act" oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatur soal pedoman interaksi AS dan Taiwan.

"China dengan tegas menentang interaksi resmi antara AS dan wilayah Taiwan yang menjadi bagian China dalam bentuk apa pun. Posisi ini konsisten dan jelas," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Rabu.

Presiden AS Donald Trump telah mengesahkan "Taiwan Assurance Implementation Act" (Undang-undang Implementasi Jaminan Taiwan) yang mewajibkan Departemen Luar Negeri AS untuk secara berkala meninjau dan memperbarui pedoman terkait interaksi resmi AS dengan Taiwan.

Undang-undang baru (UU) yang ditandatangani Trump pada Selasa (2/12) itu merupakan amandemen atas UU Jaminan Taiwan tahun 2020 yang berfokus pada peninjauan pedoman interaksi AS dengan Taiwan.

"Persoalan Taiwan merupakan inti dari kepentingan China dan merupakan garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS. Prinsip 'Satu China' merupakan fondasi politik hubungan China-AS," tambah Lin Jian.

Pemerintah AS, kata Lin Jian, telah membuat komitmen yang jelas dalam Komunike Bersama China-AS tentang Pembentukan Hubungan Diplomatik, dengan AS mengakui pemerintah Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah China yang sah.

"Dalam konteks ini, rakyat AS akan memelihara hubungan budaya, perdagangan, dan hubungan tidak resmi lainnya dengan rakyat Taiwan. China mendesak AS untuk sungguh-sungguh mematuhi prinsip 'Satu China' dan tiga komunike bersama China-AS, menyikapi masalah Taiwan dengan ekstra hati-hati, menghentikan hubungan pejabat AS-Taiwan, dan berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan'," tegas Lin Jian.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS diwajibkan untuk melakukan peninjauan satu kali terhadap pedoman yang mengatur hubungan dengan Taiwan.

Namun berdasarkan UU baru, badan tersebut harus melakukan peninjauan tersebut "tidak kurang dari setiap lima tahun." Kemudian, Departemen Luar Negeri harus menyerahkan laporan terbaru berdasarkan temuannya tersebut "tidak lebih dari 90 hari setelah peninjauan selesai" kepada komite hubungan luar negeri Senat dan DPR.

Taiwan menyambut baik langkah tersebut dengan menyatakan bahwa UU tersebut akan memperkuat implementasi UU Jaminan Taiwan 2020 dan memastikan pembaruan pedoman kontak yang menjaga hubungan bilateral tetap stabil.

Pejabat Taiwan Lin Chia-lung dari Taipei menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan Kongres AS atas dukungan bipartisan mereka, dan ia menggambarkan penandatanganan UU tersebut sebagai "sebuah langkah maju yang besar dalam hubungan AS-Taiwan."

Ia berpendapat bahwa pembaruan pedoman melalui peninjauan yang lebih sering akan memungkinkan kedua belah pihak untuk terlibat lebih jauh termasuk memungkinkan pejabat Taiwan untuk mengunjungi lembaga-lembaga federal untuk menghadiri rapat, meskipun UU yang baru disahkan tidak merinci hasil tersebut.

UU bipartisan tersebut, yang diusulkan pada Februari 2025 oleh anggota Partai Republik dari Missouri Ann Wagner, mendiang Gerry Connolly, dan Ted Lieu, disahkan oleh DPR dengan suara bulat pada Mei dan disetujui oleh Senat pada November dengan persetujuan bulat.

Setelah Washington memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan pada 1979, Departemen Luar Negeri menetapkan "garis merah" internal yang mengatur kontak antara pejabat diplomatik, militer serta pejabat lainnya di AS dengan mitra mereka di Taiwan.

Pada Januari 2021, selama masa jabatan pertama Trump, Menteri Luar Negeri AS saat itu, Mike Pompeo, mengumumkan pencabutan semua pembatasan yang ada terkait kontak AS-Taiwan.

Pemerintahan Biden kemudian memberlakukan kembali pedoman kontak tetapi melonggarkannya yang memungkinkan pertemuan rutin antara pejabat AS dan perwakilan Taiwan di lembaga-lembaga federal dan di kantor perwakilan Taiwan di Washington.

Penandatanganan UU tersebut hanya berselang sepekan dari pembicaraan telepon antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Trump pada Senin (24/11) yang membicarakan soal Taiwan sebagai bagian dari China.

Baca juga: Trump sarankan Takaichi tak provokasi Beijing soal Taiwan

Baca juga: Takaichi tegaskan komitmen bangun hubungan baik dengan China

Baca juga: Beijing tanggapi PM Takaichi yang sebut ingin jaga hubungan baik

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.