Alasan Anggota DPR Usul Pembentukan Badan Rehabilitasi Bencana Sumatera

ANGGOTA Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Danang Wicaksana Sulistya mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk pemulihan kerusakan akibat bencana ekologis di Sumatera. Danang menilai bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan pemukiman berskala besar.

Politikus Partai Gerindra ini meminta pemerintah mengkaji secara khusus dan menyusun rencana rehabilitasi, termasuk kajian untuk membentuk badan ad hoc yang mengurus rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Usulan itu disampaikan dalam rapat bersma Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Kamis, 4 Desember 2025.

“Secara khusus sebagai mitra kerja kami di Komisi V DPR, mendorong untuk dilakukan kajian terkait kebutuhan dibentuknya BRR dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana Sumatera," kata Danang, yang dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, pada Jumat, 5 Desember 2025.

Menurut Danang, kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah warga akibat bencana Sumatera membutuhkan langkah pemulihan yang lebih sistematis, terukur, dan melibatkan koordinasi lintas sektoral. Danang mengkhawatirkan pola penanganan rehabilitasi bencana berskala besar ini bakal terkendala dengan keterbatasan anggaran di kementerian dan lembaga. Sehingga pembentukan BRR dibutuhkan untuk memberi ruang yang lebih untuk melakukan pemulihan pasca-bencana.

Ia menegaskan para pemangku kepentingan perlu mengevaluasi mekanisme pemulihan yang ada saat ini. “Jika tidak, maka pemerintah perlu mempertimbangkan membentuk kembali badan khusus seperti BRR yang dulu pernah sukses mempercepat pemulihan Aceh dan Nias,” ujar Danang.

BRR Aceh-Nias, kata dia, pernah menjadi contoh keberhasilan tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana skala besar. Saat itu, badan tersebut memiliki kewenangan khusus, kepemimpinan yang fokus, dan kapasitas eksekusi yang kuat.

Danang lantas meminta Kementerian Perumahan memetakan kerusakan permukiman dan infrastruktur dasar secara komprehensif, serta kesiapan pemerintah daerah dalam menangani bencana. Data itu yang seharusnya menjadi dasar objektif sebelum pemerintah mengambil keputusan strategis.

“Pemulihan pasca-bencana tidak hanya soal membangun rumah atau infrastruktur, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis warga,” ujar dia.

Banjir dan longsor melanda 51 kabupaten-kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada Rabu, pekan lalu. Sesuai dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumar, 5 Desember 2025, korban meninggal akibat bencana Sumatera ini sebanyak 893 orang serta 521 orang masih dinyatakan hilang.

Jumlah korban itu berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia milik BNPB yang diakses oleh Tempo pukul 15.48 WIB. Dalam laporan itu, sebanyak 4,2 ribu orang mengalami luka-luka akibat bencana Sumatera.

BNPB juga mencatat sebanyak 5,7 ribu rumah yang rusak akibat bencana. Kemudian, sebanyak 413 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 251 fasilitas pendidikan, 137 rumah ibadah, 16 gedung atau kantor, serta  253 jembatan juga rusak akibat banjir dan longsor tersebut.