Gubernur Aceh: Kepala Daerah yang Cengeng Tangani Banjir Sebaiknya Mundur

‎Gubernur Aceh Muzakir Manaf merespons keputusan sejumlah kepala daerah di Aceh yang menyerah dalam menangani banjir dan tanah longsor daerahnya. Muzakir mengatakan kepala daerah yang cengeng dan tak mampu menangani bencana di wilayahnya sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya.
‎
‎"Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun jabatan," kata Muzakir di Aceh, pada Jumat, 5 Desember 2025, yang dikutip dari Antara.
‎
Ia mengatakan pemerintah akan mengganti kepala daerah yang mengundurkan diri tersebut dengan figur yang lebih siap menangani bencara di wilayahnya. Sebab, penanganan bencana ini perlu kepemimpinan kepala daerah yang siap bekerja untuk rakyat.

Muzakir juga mewanti-wanti agar tidak ada kepala daerah yang takut mengambil keputusan dalam penanganan bencana. Di tengah kondisi darurat ini, kata dia, perlu keberanian, kecepatan, dan kepedulian pemimpin daerah.
‎
‎"Kepala daerah dipilih rakyat untuk bekerja dalam kondisi tersulit sekalipun, bukan untuk mengeluh," ujar Muzakir.
‎
‎Muzakir pun menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan di Aceh, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten-kota, agar bersikap proaktif dalam menangani bencana. "Semua harus bergerak, turun ke lapangan, memastikan rakyat tertolong," katanya.

Banjir dan longsor melanda 51 kabupaten-kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada Rabu, pekan lalu. Sesuai dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis, 4 Desember 2025, korban meninggal akibat bencana Sumatera ini sebanyak 836 orang serta ratusan orang masih dinyatakan hilang.

Beberapa hari setelah bencana ini, sejumlah kepala daerah bersurat ke pemerintah pusat yang berisi pernyataan ketidaksanggupan daerah dalam menangani bencana tersebut. Kepala daerah itu di antaranya Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga; Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS; dan Bupati Pidie, Jaya Sibral Malasyi. Mereka mengaku kesulitan menangani dampak bencana di wilayah masing-masing.
‎
‎Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ketiga kepala daerah yang angkat tangan dalam menghadapi bencana di wilayahnya itu tidak menyerah total. Mereka tetap bekerja menangani bencana, tapi ada penanganan yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. 
‎
‎"Mereka tetap bekerja semampunya. Tapi ada yang mereka tidak mampu," kata Tito di Lanud Halim Perdana Kusuma, pada Rabu, 3 Desember 2025.
‎
Mantan Kepala Polri ini mengatakan ketiga pemda itu membutuhkan bantuan logistik dan infrastruktur. Alasannya, akses bantuan terputus. Tito mencontohkan kondisi di Aceh Tengah yang akses jalan dan jembatannya terputus akibat longsor. Sehingga pemda membutuhkan bantuan alat berat untuk membuka akses jalan yang terputus tersebut. 

"Jalan semua terkunci karena longsor dan ada jembatan putus," ujar Tito. 
‎
Di samping akses jalan, daerah terdampak bencana juga kesulitan memenuhi kebutuhan makanan untuk korban serta pasokan bahan bakar minyak (BBM). Pasokan kebutuhan ini sulit dipenuhi lewat jalur darat karena akses jalan yang terputus, sehingga distribusikan melalui udara.